uu kependudukan. 4. uu kependudukan

penyelenggaraan pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidangNomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. Kependudukan “Pemerintah Kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan. [10] Adapun baik petugas dan pengguna dilarang menyebarluaskan data kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya, ketentuan ini secara tegas tertulis dalam Pasal 79 ayat (3) UU. Pennyediaan blanko KTP elektronik dilaksanakan oleh Pemerintah untuk menjamin cip KTP-el dapat terintegrasi. nama lengkap; d. 24 Tahun 2013) dan dimulai pada APBN-P Tahun Anggaran 2014 (pasal 87B UU No. 9, LN. KEWARGANEGARAAN DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN UUD 1945 Ps. Sanksi. F-1. Ketentuan terkait mekanisme hukum yang disajikan dalam UU Perkawinan dan UU Kependudukan, menurut saya, menjadi jalan tengah. PP NOMOR 102 TAHUN 2012. Menyatakan Pasal 7 ayat. 05 Mei 2019 / By Admin Detail. Penerapan teknologi e-KTP merupakan sistem kependudukan terbaru yang sudah diterapkan oleh pemerintah dalam menunjang sistem operasional dan hal ini sesuai dengan amanat U ndang-U ndang No. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan. Menurut undang-undang ini, setiap orang dilarang menyebarluaskan data pribadi. PP Nomor 27 Tahun. . Distribusi penduduk/population distribution (di mana penduduk bertempat tinggal dan mengapa). Belum Tersedia. menyerahkan: Surat pengantar dari RT/ RW; Blanko/ Formulir permohonan kartu keluarga (F-1. 6 Bagir Manan, Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam UU No 12 Tahun 2006, FH UII Press : Yogyakarta, 2009,hlm. Kewajiban instansi pelaksana urusan Administrasi Kependudukan; 5. Pasal 61 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan menyebutkan, “Kartu Keluarga memuat keterangan mengenai kolom nomor Kartu Keluarga, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kepedudukan 3. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancas dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan d JAKARTA, KOMPAS. (Dody Firmanda) by dodyfirmanda in Types > Government & Politics. Dalam beberapa pasal dalam UU ini ditegaskan bahwa pencatatan kelahiran diwajibkan kepada warga negara melului sistem stelsel aktif penduduk. 23 Tahun 2006 dapat ditarik retribusi tetapi berdasar UU No. Apabila diamati sejak tahun 1971-2020 maka selama 50 tahun ini penduduk Lampung telah bertambah lebih dari tiga kali lipatnya. Peraturan Perundang-undangan terkait: UU No. Redaksi DDTCNews | Senin, 15 November 2021 | 18:00 WIB. Pasal 68 ayat (1) UU Adminduk menerangkan Kutipan Akta PencatatanSipilmemuat: a. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. PERMENDAGRI No. Sebagai identitas resmi penduduk, KTP-el menjadi identitas tunggal yang wajib dimiliki oleh setiap penduduk (WNI atau Orang Asing) yang memenuhi. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berdasarkan prinsip pembangunan kependudukan yang terdiri atas: a. Terbitnya PMK ini sebagai pelaksanaan ketentuan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi penduduk Indonesia dalam UU KUP s. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. ANALISA Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang. - 2 - MEMUTUSKAN: Menetapkan :UNDANG-UNDANG TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA. 1/1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945. Namun dengan eksistensi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, legalitas perkawinan campur sebagaimana dimaksud pada PPC S. Metodologi. 2. 13. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Bahasa Indonesia. Pelayanan administrasi kependudukan secara daring ini dituangkan dalam sebuah. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah Undang-Undang Administrasi Kependudukan di Indonesia diterapkan untuk melindungi penduduk Indonesia dari emigrasi paksa, kondisi tidak sehat dan perekrutan paksa, serta untuk melindungi hak-hak penduduk lokal. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU No. World Population and Housing Programme (UN Recommendation) yang menyebutkan bahwa setiap negara harus melakukan sensus penduduk minimal 10 tahun sekali 4. Unduh. Permendagri No. A. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Administrasi Kependudukan (Adminduk) adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik & Pembangunan sektor lain. 6 Tahun 1947 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik IndonesiaUU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. 102, TLN NO. UU 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan . 9Menurut peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 17 Oktober 2014. Undang-Undang (UU) No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan UU Nomor 24 Tahun 2013, DISTRIBUSI II. Terbaru,. Menyatakan frasa “kartu tanda penduduk elektronik” dalam Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tujuan utama perubahan UU dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan. 4. 0. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475); 3. Ordonansi-ordonansi yang sebelumnya mengatur pencatatan sipil di Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi. 4. PUTUSAN Nomor Nomor 22/PUU-XV/2017 . 02 Formulir Pendaftaran Peristiwa Kependudukan. 3. Jurnal Kependudukan Indonesia | Vol. Wewenang Bupati/Walikota; 4. Tematik. com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) Zudan Arief Fakrullah mengingatkan bahwa ada sanksi yang mengancam para penyalah guna data kependudukan milik orang lain. Berikut adalah prinsip koperasi Indonesia yang. Judul. Judul. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa administrasi kependudukan merupakan sebuah pelayanan yang sangat penting bagi masyarakat. Tipe Dokumen. Preview. Pasal 13 Penurunan angka kematian dan pengarahan mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam. Istilah yang ada dan dikenal didalam UU Administrasi Kependudukan tersebut adalah Surat Keterangan Pindah. 4. Undang-undang ini disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Desember 2006. Berlaku. 2021/No. Nomor. Tempuh Langkah Ini. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran,Definisi Penduduk Mencakup WNA. ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - KEPENDUDUKAN DAN PERKAWINAN - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK Status. bicara. menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. pdf. Zudan Arif Fakhrulloh menjelaskan pernikahan berbeda agama tidak bisa dicatatkan di Dukcapil. 5 Tahun 2019 tentang Kebutuhan, Persyaratan Dan Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Serta Pelaksanaan Tugas Jabatan. Undang-Undang No. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data KependudukanSeperti diketahui dalam Undang-Undang (UU) 23/ 2006 yang telah diubah menjadi UU No. sja] ), dikenal dengan nama resmi Republik Indonesia atau lebih lengkapnya Negara Kesatuan. 2. Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan; c. Download: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 PDF. 37 tahun 2007 tentang. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan kepemerintahan yang. Peraturan Pemerintah (PP) Tanggal Penetapan. Administrasi Kependudukan[1] diani indah [2] Dalam pembentukan negara, selain wilayah dan pengakuan kedaulatan, adanya warga negara dan penduduk yang mau bergabung dengan negara tersebut karena yakin negara tersebut akan melindungi dan memenuhi hak asasi. Pada bulan Desember 2006 Pencatatan Sipil di Indonesia telah mendapat pengaturan dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. mengelola data dan mendayagunakan informasi ha Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil un. pdf-1737916302. Tahun. 23 Tahun 2006 4. UU tersebut menyebutkan bahwasannya penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan. Katalog Produk. Efektivitas pelayanan Administrasi Kependudukan berdasarkan UU No 24 Tahun 2013 yang menjelaskan tentang bagaimana Disdukcapil melaksanakan kewenangannya terhadap pencatatan Data Kependudukan di Kota serang, dalam kebijakan Administrasi Kependudukan, kurang nya suatu komunikasi antara pejabat satu dengan lainnya, serta. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota; Mengingat : 1. Download Free PDF View PDF. 23 Tahun 2006 (UU tentang Administrasi Kependudukan); UU No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pengaturan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia saat ini disinggung dalam Pasal 35 huruf a jo. 4. 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Register Dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ; PERMENDAGRI No. METADATA PERATURAN. GP ADITYA PRAWIRA NEGARA. Unduh dokumen resmi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 yang mengatur pelaksanaan Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan. No. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga pemberian NIK dan penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional dapat diselesaikan akhir tahun 2011 sesuai amanat UU No. 394 kali. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga. 3. Dalam Undang-Undang ini yang diinaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi. 37 Tahun 2009 (UU Keimigrasian) Jo UU No. Secara substansial seperti yang dinarasikan Naskah Akademik RUU PDP,. Rinciannya, dalam hal penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Data agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan (penjelasan pasal 58 ayat 3 UU No. Download Free PDF View PDF. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yangdisebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21. Unduh PDF. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan seluruh permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (UU Kependudukan), Selasa (7/11). Oleh SHIDARTA (Maret 2017) Satu bulan lalu, tepatnya tanggal 2 Februari 2017, saya berkesempatan. No. JAKARTA, KOMPAS. 24 Tahun 2013). Jakarta. Sebelum menjawab pertanyaan Anda, penting untuk diketahui bahwa dalam rangka memenuhi kewajiban negara untuk melindungi sekaligus mengakui setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk, maka setiap penduduk berhak atas pelayanan administrasi kependudukan. kependudukan setempat. Hubungi kami melalui Facebook fb. kependudukan sebagai titik sentral kegiatan pembangunan; b. 1. Tinjauan & Kaitan Data Pribadi, Data Kependudukan dengan Sistem Informasi Desa. Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Jalan Gatot Subroto Kav. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Beranda. Undang-undang tersebut diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 2. Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Mulai NIK dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan semua data pribadi penduduk. UU No. Nani Soewondo, 1982, Hukum dan Kependudukan di Indonesia, Binacipta, Bandung (Proyek Penulisan Karya Ilmiah BPHN Dep. TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3), Pasal 30, Pasal 61, Pasal 64 ayat (4), Pasal 72, dan Pasal 77 ayat (2). Pengertian Penduduk Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. 32/2004 tentang Pemerintah daerah 2. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggall 26 November 2013 merupakan perubahan yang mendasar dibidang administrasi kependudukan. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penata dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan D Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk,. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggall 26 November 2013 merupakan perubahan yang mendasar dibidang administrasi kependudukan. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi. Kata dia, hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. 1 Tahun 1974, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional dengan. ˈdo. Sanksi. F-2. 6. 5. Oleh: Maya Alfiandari, pegawai Direktorat Jenderal Pajak Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Bab Perubahan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa nomor induk kependudukan (NIK) dalam kartu tanda penduduk (KTP) akan diintegrasikan dengan. 12 No. berdasarkan UU Penduduk yang telah pindah dan berstatus menetap wajib melaporkan kepada daerah asal paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya. Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik,[2] tak terkecuali bagi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang. Peraturan Pemerintah (PP) NO. diajukan oleh Ramos Petege mengenai permohonan uji materi terhadap Undang-Undang No. 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang. DIREKTUR Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Prof. Sesuai dengan bunyi pasal 1 point 12 UU No. Data kependudukan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dijamin keamanannya dan kerahasiaannya oleh Negara dengan. Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Bagian Kedua. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan. 03 Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk. Aturan perundang-undangan yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Mendagri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan Ruang Lingkup dan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaPengertian Kependudukan Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Jaminan. ABSTRAK: bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. Dengan disahkannya UU No. 87, LN. 24 Tahun 2013). Penggunaan Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri. 24 Tahun 2013 (UU Administrasi Kependudukan) ada beberapa hal penting yang perlu di perhatikan sebelum melakukan pengurusan, sebagai berikut : 1. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1.